rss_feed

Nagari Padang Limau Sundai

Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27777

call 082286961002| mail_outline limausundaipadang@gmail.com

JADWAL PENCAIRAN BLT DANA DESA FASE II DAN II TAHUN 2020, HARI RABU TGL 11 NOVEMBER 2020 JAM 14.00 WIB , LOKASI KANTOR WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI. SELAMAT DATANG DI WEBSITE NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI Apabila Merasakan Gejala Batuk,Demam,Sesak napas dan atau Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Biadar Alam HP 082384189395 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 ) SOLOK SELATAN TANGGAP COVID19
fingerprint
Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

25 Des 2020 10:34:20 1.168 Kali

https://padanglimausundai.opendesa.id/ - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digarisbawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

 
Desa Aman COVID-19 dan BLT Desa pun menjadi hal penting. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Sebagaimana kita pahami bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tak lepas dalam APBDes yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga tetap menggarisbawahi adanya Padat Karya Tunai Desa yang sebagaimana kita pahami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 15 September 2020 di Jakarta.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035. Agar setiap orang mengetahuinya.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah:

  1. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru di desa;

  2. bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya Dana Desa;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

     

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

  2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

  3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  
Alamat : Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Nagari : Padang Limau Sundai
Kecamatan : Sangir Jujuan
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27777
Telepon : 082286961002
Email : limausundaipadang@gmail.com

map Wilayah Nagari

insert_photo Galeri Foto

account_circle Aparatur Nagari

contacts Info Media Sosial

message Komentar Terkini

  • person zainul

    date_range 02 September 2021 18:20:13

    Untuk menginput dan memantau data yang di input oleh [...]
  • person KUSWORO ENDRO YULIANTO

    date_range 27 Agustus 2021 10:14:35

    saya admin desa pertanyaan saya kenapa sdgs di desa [...]
  • person ERI AHMAD R

    date_range 25 Agustus 2021 20:25:52

    kapan API SDGs dapat kembali digunakan, kami sangat [...]
  • person kariono

    date_range 13 Agustus 2021 07:59:20

    ok [...]
  • person Jasman sibarani

    date_range 27 Juli 2021 14:31:12

    Kenapa sy TDK dapat bst,pertama"dapat sampai 3kali [...]
  • person Reni Viona

    date_range 23 Juni 2021 23:14:57

    Kenapa user dan password tidak cocok padahal saya mau [...]
  • person Suyud

    date_range 22 Juni 2021 23:39:28

    Karena aplikasi tdk aktif, lougout tapi gak bisa masuk lagi [...]
  • person Hery suwandono

    date_range 22 Juni 2021 11:38:05

    Pusing setelah Logout TDK bisa masuk lagi ke aplikasi [...]
  • person Apilius Nauw

    date_range 21 Juni 2021 09:14:41

    saya PIC KABUPATEN MAYBRAT, tolong admin Pusat agar [...]
  • person sri purwati

    date_range 20 Juni 2021 16:40:23

    saya harus mengulang input data individu lagi karena [...]

share Sinergi Program

assessment Statistik Nagari

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:920
Kemarin:870
Total Pengunjung:154.464
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.204.31
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


  • ALI MUSAR

    Wali Nagari Nagari

  • ZAINUL ABIDIN

    SEKRETARIS NAGARI

  • MARIATI

    Kaur Keuangan

  • Kaur Umum & umum

  • RESTA YULIARNI

    Kaur Pemerintahan

  • EPRIANTO

    KASI PKESEJAHTERAAN

  • PELAYANAN

  • Operator Siskeudes

  • SEBES DELSEM

    Kepala jorong Ranah Sungai Bamban

  • RIDO SUKA INDAH

    Kepala jorong sibalabeh ateh

  • DERI ISWANTO

    Kepala jorong Koto Ranah

settings Pengaturan Layar

fingerprint

920 views

Pengunjung Hari Ini

105.75 %
Kemarin 870 views

router OpenSID 21.10-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Nagari Padang Limau Sundai

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,601,355,730 | Rp. 2,088,022,800
76.69 %
BELANJA
Rp. 1,121,137,539 | Rp. 1,919,220,069
58.42 %
PEMBIAYAAN
Rp. 107,542,915 | Rp. 131,586,152
81.73 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 2,775,000 | Rp. 3,775,000
73.51 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 806,454,400 | Rp. 1,008,818,000
79.94 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 21,181,560
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 792,126,330 | Rp. 1,048,248,240
75.57 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Rp. 549,323,970 | Rp. 794,704,069
69.12 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Rp. 113,652,569 | Rp. 472,563,000
24.05 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 84,982,000 | Rp. 183,314,000
46.36 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 320,729,000 | Rp. 363,189,000
88.31 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
Rp. 52,450,000 | Rp. 105,450,000
49.74 %