rss_feed

Nagari Padang Limau Sundai

Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27777

call 082286961002| mail_outline limausundaipadang@gmail.com

JADWAL PENCAIRAN BLT DANA DESA FASE II DAN II TAHUN 2020, HARI RABU TGL 11 NOVEMBER 2020 JAM 14.00 WIB , LOKASI KANTOR WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI. SELAMAT DATANG DI WEBSITE NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI Apabila Merasakan Gejala Batuk,Demam,Sesak napas dan atau Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Biadar Alam HP 082384189395 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 ) SOLOK SELATAN TANGGAP COVID19
fingerprint
RKP NAGARI TAHUN 2020

21 Jul 2020 10:40:54 203 Kali

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ((RKP) NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu  6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu Nagari juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Nagari yang merupakan bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPNagari  adalah  Rencana  Kerja  Pembangunan  Nagari  yang  dibuat  untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMN sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari ) tahun 2020 adalah rencana pembangunan  tahunan  Nagari  yang  disusun   untuk jangka  waktu  pelaksanaan  satu  tahun berdasarkan RPJM Nagari tahun 2017 sd 2023. Rencana  pemerintah  Nagari  ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2020 adalah : 

  • Nagari memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan penjabaran RPJM Nagari Padang Limau Sundai tahun Ketiga yang  berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
  • Memberikan gambaran  kondisi  umum Nagari sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Nagari;
  • c. Menyediakan  satu   tolok   ukur   untuk   mengevaluasi   kinerja tahunan Pemerintah Nagari;
  • Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
  • Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

 

2. Tujuan Penyusunan RKP Nagari adalah :

  • Tujuan Penyusunan RKP Nagari adalah :
  • RKPNagari sebagai dokumen tertulis rencana kerja Pemerintah Nagari tahun 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • b. Dengan mengetahui posisi kondisi Nagari saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2017-2023).
  • Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Nagari derta dalam   pemanfaatan   sumber   daya   pembangunan   yang berupa SDM, SDA, dan  sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
  • Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
  • Sebagai  dasar   penyusunan   Peraturan Nagari tentang   Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)

C. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  PerencanaanPembangunan Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 44  Tahun  2016  Tentang Kewenangan  Desa (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 1037);    
  11. Peraturan Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal,   Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 110 Tahun 2016 Tentang  Badan Permusyawaratan Nagari  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor …..);
  14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor ….. Tahun ……. tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun ...... Nomor ……….);
  15. Peraturan Bupati Solok Selatan  Nomor 44 Tahun 2019 tentang  perubahan atas peraturan bupati solok selatan nomor 45 tahun 2017 tentang Petunjuk  Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun ………… Nomor …………);
  16. Peraturan Bupati Solok Selatan  Nomor 15 Tahun 2016 tentang  Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun ………… Nomor …………);
  17. Peraturan Bupati Solok Selatan  Nomor 29 Tahun  2019 tentang  Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 29);
  18. Peraturan Nagari Padang Limau Sundai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Padang Limau Sundai Tahun 2017 sd 2023 (Lembaran Nagari Padang Limau Sundai Nomor 3 Tahun 2017 Nomor 3);
  19. Peraturan Nagari Padang Limau Sunda Nomor  6  Tahun  2017  tentang Kewenangan Desa (Lembaran Nagari Padang Limau Sundai Tahun 2017 Nomor 6);
  20. Peraturan Nagari Padang Limau Sunda Nomor  1  Tahun  2018  tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Padang Limau Sundai Tahun 2018 Nomor 1);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari ) Nagari Padang Limau Sundai tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari)  Nagari Padang Limau Sundai tahun 2017-2023 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II EVALUASI RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

  1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Nagari. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

RKP PLS 2020

RKP NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI TAHUN 2020

54.34 KB
cloud_download Download
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  
Alamat : Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Nagari : Padang Limau Sundai
Kecamatan : Sangir Jujuan
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27777
Telepon : 082286961002
Email : limausundaipadang@gmail.com

map Wilayah Nagari

insert_photo Galeri Foto

account_circle Aparatur Nagari

contacts Info Media Sosial

message Komentar Terkini

  • person zainul

    date_range 02 September 2021 18:20:13

    Untuk menginput dan memantau data yang di input oleh [...]
  • person KUSWORO ENDRO YULIANTO

    date_range 27 Agustus 2021 10:14:35

    saya admin desa pertanyaan saya kenapa sdgs di desa [...]
  • person ERI AHMAD R

    date_range 25 Agustus 2021 20:25:52

    kapan API SDGs dapat kembali digunakan, kami sangat [...]
  • person kariono

    date_range 13 Agustus 2021 07:59:20

    ok [...]
  • person Jasman sibarani

    date_range 27 Juli 2021 14:31:12

    Kenapa sy TDK dapat bst,pertama"dapat sampai 3kali [...]
  • person Reni Viona

    date_range 23 Juni 2021 23:14:57

    Kenapa user dan password tidak cocok padahal saya mau [...]
  • person Suyud

    date_range 22 Juni 2021 23:39:28

    Karena aplikasi tdk aktif, lougout tapi gak bisa masuk lagi [...]
  • person Hery suwandono

    date_range 22 Juni 2021 11:38:05

    Pusing setelah Logout TDK bisa masuk lagi ke aplikasi [...]
  • person Apilius Nauw

    date_range 21 Juni 2021 09:14:41

    saya PIC KABUPATEN MAYBRAT, tolong admin Pusat agar [...]
  • person sri purwati

    date_range 20 Juni 2021 16:40:23

    saya harus mengulang input data individu lagi karena [...]

share Sinergi Program

assessment Statistik Nagari

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:1.036
Kemarin:870
Total Pengunjung:154.580
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.204.31
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


  • ALI MUSAR

    Wali Nagari Nagari

  • ZAINUL ABIDIN

    SEKRETARIS NAGARI

  • MARIATI

    Kaur Keuangan

  • Kaur Umum & umum

  • RESTA YULIARNI

    Kaur Pemerintahan

  • EPRIANTO

    KASI PKESEJAHTERAAN

  • PELAYANAN

  • Operator Siskeudes

  • SEBES DELSEM

    Kepala jorong Ranah Sungai Bamban

  • RIDO SUKA INDAH

    Kepala jorong sibalabeh ateh

  • DERI ISWANTO

    Kepala jorong Koto Ranah

settings Pengaturan Layar

fingerprint

1.036 views

Pengunjung Hari Ini

119.08 %
Kemarin 870 views

router OpenSID 21.10-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Nagari Padang Limau Sundai

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,601,355,730 | Rp. 2,088,022,800
76.69 %
BELANJA
Rp. 1,121,137,539 | Rp. 1,919,220,069
58.42 %
PEMBIAYAAN
Rp. 107,542,915 | Rp. 131,586,152
81.73 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 2,775,000 | Rp. 3,775,000
73.51 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 806,454,400 | Rp. 1,008,818,000
79.94 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 21,181,560
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 792,126,330 | Rp. 1,048,248,240
75.57 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Rp. 549,323,970 | Rp. 794,704,069
69.12 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Rp. 113,652,569 | Rp. 472,563,000
24.05 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 84,982,000 | Rp. 183,314,000
46.36 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 320,729,000 | Rp. 363,189,000
88.31 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
Rp. 52,450,000 | Rp. 105,450,000
49.74 %