rss_feed

Nagari Padang Limau Sundai

Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27777

call 082286961002| mail_outline limausundaipadang@gmail.com

JADWAL PENCAIRAN BLT DANA DESA FASE II DAN II TAHUN 2020, HARI RABU TGL 11 NOVEMBER 2020 JAM 14.00 WIB , LOKASI KANTOR WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI. SELAMAT DATANG DI WEBSITE NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI Apabila Merasakan Gejala Batuk,Demam,Sesak napas dan atau Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Biadar Alam HP 082384189395 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 ) SOLOK SELATAN TANGGAP COVID19
fingerprint
RPJM NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI TAHUN 2017-2023

21 Jul 2020 08:56:28 193 Kali

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH (RPJM) NAGARI PADANG LIMAU SUDNAI 2017-2023

A. Pendahuluan

Pembangunan Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pembangunan nagari itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan pembangunan nagari sendiri adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nagari. Sementara nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan nagari adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya secara partisipatif, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasrana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) perencanaan pembangunan nagari terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengamanahkan RPJM Nagari harus memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten dan mengacu kepada RPJM Kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat Visi dan Misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Sehingga Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Nagari yang didalamnya memuat memuat Visi dan Misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang tertuang pada RPJMD Kabupaten yang akan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) pada tiap tahun untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.

Dengan terpilih dan dilantiknya kembali Bapak Ali Musar  priode kedua menjabat Wali Nagari Padang Limau Sundai dengan masa bakti selama 6 tahun maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari  Padang Limau Sundai Tahun 2018-2023 sebagai pedoman pembangunan selama 6 (enam) tahun serta perwujudan amanat Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Rancangan RPJM Nagari Padang Limau Sundai merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016−2021 yang terintegerasi pada RPJPD Kabupaten Solok Selatan 2016−2021.

Penyusunan RPJM Nagari Padang Limau Sundai dilakukan dengan mengikut sertakan unsur masyarakat dan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari serta arah kebijakan dan prioritas program dan Kegiatan Kabupaten Limapuluh Kota yang telah diselaraskan dengan metode (1) melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan KabupatenSolok Selatan  yang ada pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2016−2021, (2) melakukan pengkajian keadaan Nagari dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari melalui penyelarasan RPJM data Nagari, dan (3) melakukan penggalian gagasan masyarakat sehingga terangkum hasil rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Padang Limau Sundai 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan secara partisipatif.

B. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbagan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peruhan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
  12. Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 140.01.285-2006 tentang Pengukuhan Pemekaran Nagari di Kabupaten Solok Selatan;

C. Hubungan Dokumen RPJM Nagari dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan RPJM Nagari Padang Limau Sundai 2018–2023 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat keterkaitannya dengan Dokumen Tata Ruang, RPJP sampai APBD, baik di level pusat, provinsi dan Kabupaten sendiri. Secara rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Keterkaitan RPJM Nagari Padang Limau Sundai 2018–2023 dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Penyusunan RPJM Nagari Mengacu pada RPMD Kabupaten Solok Selatan 2018–2023, RPJMD tersebut disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Limapuluh Kota 2005−2025. RPJPD sendiri disusun dengan memperhatikan Dokumen RTRW Kabupaten dan RTRW Kabupaten telah mengacu pada RTRW Povinsi dan RTRW Nasional.
  2. RPJM Nagari secara teknis akan dijabarkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
  3. Agar lebih operasional dan memperoleh dukungan anggaran, maka RKP Nagari dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari pada tahun bersangkutan, dimana APB Nagari ini memuat program dan kegiatan sekaligus anggaran dan indikator kinerja yang akan dicapai melalui anggaran yang disediakan tersebut.

D. Sistematika Penyusunan

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM Nagari Padang Limau Sundai

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI NAGARI/ PROFIL DESA/NAGARI

Gambaran umum kondisi Nagari menjelaskan tentang kondisi Nagari Padang Limau Sundai berupa informasi dianggap relevan dan penting untuk mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan Nagari, visi/misi kepala Nagari, dan kebutuhan perumusan strategi  secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing Nagari.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA/NAGARI

Bab ini menguraikan tentang proses penyusunan RPJM Nagari dan tahapan musyawarah pengkajian dan penjabaran Visi Misi dan Program Kebijakan Nagari dala 6 tahun kedepan.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun kedepan.

BAB V

VISI,MISI WALI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA/ NAGARI,ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA/NAGARI SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Nagari Padang Limau Sundai untuk 6 tahun kedepan  yang disertai dengan tujuan dan sasaran serta dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih,menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengahuntuk kurun 6 (enam) tahun kedepan.

BAB VI

PENUTUP

E. Tujuan

  1. Merumuskan gambaran umum kondisi Nagari yang mana sebagai dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Nagari, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Nagari 6 (enam) tahun kedepan serta sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat dilingkungan Pemerintah Nagari Padang Limau Sundai dalam menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Nagari.
  2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Nagari serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 6 (enam) tahun kedepan.
  3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Nagari Padang Limau Sundai kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Nagari tahun 2018-2023 yang disertai dengan program prioritas.
  4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023.
  5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Kerja Nagari dan Indikator kinerja Wali Nagari Padang Limau Sundai sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Padang Limau Sundai 2018-2023.

Untuk Lebih Lengkapnya tentang Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nagari Padang Limau Sundai, silakan klik  link dokumen dibawah ini :

Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017 -2023

 

 

 

 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  
Alamat : Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Nagari : Padang Limau Sundai
Kecamatan : Sangir Jujuan
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27777
Telepon : 082286961002
Email : limausundaipadang@gmail.com

map Wilayah Nagari

insert_photo Galeri Foto

account_circle Aparatur Nagari

contacts Info Media Sosial

message Komentar Terkini

  • person zainul

    date_range 02 September 2021 18:20:13

    Untuk menginput dan memantau data yang di input oleh [...]
  • person KUSWORO ENDRO YULIANTO

    date_range 27 Agustus 2021 10:14:35

    saya admin desa pertanyaan saya kenapa sdgs di desa [...]
  • person ERI AHMAD R

    date_range 25 Agustus 2021 20:25:52

    kapan API SDGs dapat kembali digunakan, kami sangat [...]
  • person kariono

    date_range 13 Agustus 2021 07:59:20

    ok [...]
  • person Jasman sibarani

    date_range 27 Juli 2021 14:31:12

    Kenapa sy TDK dapat bst,pertama"dapat sampai 3kali [...]
  • person Reni Viona

    date_range 23 Juni 2021 23:14:57

    Kenapa user dan password tidak cocok padahal saya mau [...]
  • person Suyud

    date_range 22 Juni 2021 23:39:28

    Karena aplikasi tdk aktif, lougout tapi gak bisa masuk lagi [...]
  • person Hery suwandono

    date_range 22 Juni 2021 11:38:05

    Pusing setelah Logout TDK bisa masuk lagi ke aplikasi [...]
  • person Apilius Nauw

    date_range 21 Juni 2021 09:14:41

    saya PIC KABUPATEN MAYBRAT, tolong admin Pusat agar [...]
  • person sri purwati

    date_range 20 Juni 2021 16:40:23

    saya harus mengulang input data individu lagi karena [...]

share Sinergi Program

assessment Statistik Nagari

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:854
Kemarin:870
Total Pengunjung:154.398
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.204.31
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


  • ALI MUSAR

    Wali Nagari Nagari

  • ZAINUL ABIDIN

    SEKRETARIS NAGARI

  • MARIATI

    Kaur Keuangan

  • Kaur Umum & umum

  • RESTA YULIARNI

    Kaur Pemerintahan

  • EPRIANTO

    KASI PKESEJAHTERAAN

  • PELAYANAN

  • Operator Siskeudes

  • SEBES DELSEM

    Kepala jorong Ranah Sungai Bamban

  • RIDO SUKA INDAH

    Kepala jorong sibalabeh ateh

  • DERI ISWANTO

    Kepala jorong Koto Ranah

settings Pengaturan Layar

fingerprint

854 views

Pengunjung Hari Ini

98.16 %
Kemarin 870 views

router OpenSID 21.10-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Nagari Padang Limau Sundai

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,601,355,730 | Rp. 2,088,022,800
76.69 %
BELANJA
Rp. 1,121,137,539 | Rp. 1,919,220,069
58.42 %
PEMBIAYAAN
Rp. 107,542,915 | Rp. 131,586,152
81.73 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 2,775,000 | Rp. 3,775,000
73.51 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 806,454,400 | Rp. 1,008,818,000
79.94 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 21,181,560
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 792,126,330 | Rp. 1,048,248,240
75.57 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Rp. 549,323,970 | Rp. 794,704,069
69.12 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Rp. 113,652,569 | Rp. 472,563,000
24.05 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 84,982,000 | Rp. 183,314,000
46.36 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 320,729,000 | Rp. 363,189,000
88.31 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
Rp. 52,450,000 | Rp. 105,450,000
49.74 %