rss_feed

Nagari Padang Limau Sundai

Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27777

call 082286961002| mail_outline limausundaipadang@gmail.com

JADWAL PENCAIRAN BLT DANA DESA FASE II DAN II TAHUN 2020, HARI RABU TGL 11 NOVEMBER 2020 JAM 14.00 WIB , LOKASI KANTOR WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI. SELAMAT DATANG DI WEBSITE NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI Apabila Merasakan Gejala Batuk,Demam,Sesak napas dan atau Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Biadar Alam HP 082384189395 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 ) SOLOK SELATAN TANGGAP COVID19
fingerprint
Rancangan Perna KIP Nagari

23 Ags 2021 11:40:30 45 Kali

RANCANGAN PERATURAN NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI;

 

Menimbang

 

:

a.      bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 7, pasal 8 Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Nagari sebagai badan publik wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APB melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat;

b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari Padang Limau Sundai tentang Keterbukaan  informasi Publik di Nagari Padang Limau Sundai.

 

Mengingat

 

:

1.       Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9.      Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

11.    Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 23)

12.  Peraturan Nagari Padang Limau Sundai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari  Tahun 2018-2023;

 

 

Dengan   Kesepakatan   Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI

dan

WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan                 :       PERATURAN NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI     TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

 

 

BAB I KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

  1. Nagari adalah Nagari Padang Limau Sundai.
  2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Padang Limau Sundai dan

Badan Permusyawaratan Nagari Padang Limau Sundai.

  1. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
  2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerinth
  3. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
  4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untukmenyepakati hal yang bersifat
  5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuatoleh BAMUS bersama Wali Nagari.
  6. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengaturdalam rangka melaksanakan Peraturan Nagaridan Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih
  7. Badan Publik adalah Badan Publik Nagari yang terdiridari Pemerintah  Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari serta Badan Publik lainnya yang  terdiri dari Badan Usaha Milik Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, yang berada di Nagari, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Nagari,  sumbangan masyarakat, dan/atau luar
  8. Informasi Publik Nagari, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Pemerintah Nagarisesuai dengan Peraturan Nagari   ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
  9. Tim Informasi Nagari yang selanjutnya disebut TID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Nagari dan bertanggungjawab langsung kepada atasan TID sebagaimanadimaksud pada Peraturan Nagari
  10. Atasan TID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

 

 

Bagian Kesatu Asas

 

Pasal 2

 

 

  • Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang
  • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
  • Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara
  • Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan dan kepentinganumum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apa bila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau

 

Bagian Kedua Tujuan

 

Pasal 3

 

 

Tujuan Keterbukaan infornasi publik dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

  1. Menjamin hak masyarakat Nagari untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program dan proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan suatu keputusan di tingkat Nagari;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Nagari.
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat Desa dalam pengambilan kebijakan  dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak;
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Nagari untuk menghasilkan layanan informasi yang

 

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

 

 

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

 

 

Pasal 4

 

 

  • Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Nagari
  • Setiap orang berhak:
    1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    2. menghadiri pertemuan      publik      yang      terbuka      untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    3. mendapatkan salinan     Informasi    Publik    melalui    permohonan     sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    4. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
  • Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan
  • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nagari

 

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

 

 

Pasal 5

 

 

  • Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

 

Bagian Ketiga Hak Pemerintah Nagari

 

Pasal 6

 

 

  • Pemerintah Nagari berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
  • Pemerintah Nagari berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan                    ketentuan    peraturan perundang-undangan.
  • Informasi Publik        yang        tidak        dapat        diberikan        oleh Pemerintah Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    1. informasi yang dapat membahayakan negara;
    2. informasi yang     berkaitan     dengan     kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
    5. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di

 

 

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Nagari

Pasal 7

 

 

  • Pemerintah Nagari wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai  dengan ketentuan.
  • Pemerintah Nagari wajib menyediakan informasi publik  yang akurat, benar, dan tidak
  • Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (2), Pemerintah Nagari  harus  membangun  dan  mengembangkan   sistem informasi   dan   dokumentasi   untuk    mengelola informasi publik secara  baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan
  • Pemerintah Nagari wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
  • Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan

 

  • Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Nagari dapat memanfaatkan sarana dan/ataumedia elektronik dan non

 

Pasal 8

 

 

Kewajiban Pemerintah Nagari yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

BAB IV MANFAAT

 

Bagian Kesatu Manfaat Bagi Masyarakat

 

Pasal 9

 

 

  • Adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Pemerintah Nagari yang baik

 

Bagian  Kedua

Manfaat Bagi Pemerintah Nagari

 

Pasal 10

 

 

  • Mendorong penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel;
  • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Nagari untuk menghasilkan  pelayanan  informasi  yang 

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

 

 

Bagian Kesatu

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

 

 

Pasal 11

 

 

  • Pemerintah Nagari wajib mengumumkan secara berkala informasi Nagari yangsekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Informasi tentang profil Pemerintah Nagari yang meliputi:
      1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsiPemerintah Nagari beserta kantor unit-unit di bawahnya;
      2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil  singkat pejabat struktural;
    2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Nagari yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
      1. Nama program dan kegiatan;
      2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
      3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
      4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
      5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
      6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Nagari;
      7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
      8. Informasi tentang     penerimaan     calon     pegawai     dan/atau      pejabat Pemerintah Nagari;
      9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik Pada Pemerintah Nagari yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
    3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Nagari berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta
    4. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiriatas:
      1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
      2. Neraca;
      3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standara kuntansi yang berlaku;
      4. Daftar aset dan
    5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiriatas:
      1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
      2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
      3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnyadan permohonan informasi publik yang ditolak;
      4. Alasan penolakan permohonan informasi
    6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
      1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
      2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau
    7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tatacara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
    8. Informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pemerintah Nagari maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerjadari Pemerintah Nagari yang bersangkutan;
    9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
    10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Pemerintah Nagari.

 

  • Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam

 

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta

 

 

Pasal 12

 

 

  • Setiap Pemerintah Nagari yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang  banyak  dan  ketertiban  umum dan/atau Pemerintah Nagari yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi
  • Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antaralain :
    1. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor  alam,  hama  penyakit  tanaman,  epidemik,  wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
    2. informasi  tentang   keadaan   bencana   non-alam   seperti                   kegagalan industri        atau       teknologi,       dampak                                       industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
    3. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok  atau antar komunitas masyarakat dan teror;
    4. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
    5. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
    6. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas

 

  • Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
    1. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
    2. pihak-pihak yang   berpotensi   terkena   dampak   baik  masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Nagari tersebut;
    3. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
    4. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
    5. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
    6. pihak-pihak yang        wajib      mengumumkan       informasi      yang dapat mengancam                            hajat     hidup     orang     banyak        dan ketertiban umum;
    7. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;

 

  1. upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
  • Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

 

 

Bagian Ketiga

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

 

 

Pasal 13

 

 

  • Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Daftar informasi      publik      yang      sekurang-kurangnya memuat:
      1. Nomor penerbitan informasi;
      2. Ringkasan isi informasi;
      3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
      4. Penanggungjawab pembuatan      atau penerbitaninformasi
      5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
      6. Bentuk informasi yang tersedia;
      7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi
    2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Pemerintah Nagari yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
      1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau  pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      2. masukan-masukan dari   berbagai   pihak   atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah

 

  1. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  2. Informasi tentang organisasi,  administrasi,  kepegawaian,  dan  keuangan, antara lain:
    1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
    2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah kariratau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
    3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara  khusus unit pelaksana teknisserta laporan keuangannya;
    4. Data statistic yang dibuat dan dikelola oleh badan publik;

 

  1. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  2. Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
  3. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
  4. Data perbendaharaan atau inventaris;
  5. Rencana strategis dan rencana kerja badan publik;
  6. Agenda kerjapimpinan satuan kerja;
  7. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang  dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang  menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
  8. Jumlah, jenis, dan gambaran  umum  pelanggaran  yang  ditemukan  dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  9. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  10. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  11. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi badan publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang

 

kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

  1. Informasi dankebijakan       yang      disampaikan       pejabat      publik      dalam pertemuan yang terbuka untuk

 

 

Bagian Keempat

Informasi yang dikecualikan

 

Pasal 13

 

  1. Pemerintah Nagari wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
  2. Informasi Publik Desa yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
  3. Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

 

 

BAB VI MEDIA INFORMASI

 

Pasal 15

 

 

Media informasi Pemerintah Nagari meliputi :

  1. Media luar ruang yang berupa:
    1. Baligho
    2. Banner
    3. Poster

Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna informasi/masyarakat desa.

  1. Media teknologi informasi meliputi :
    1. Web/blog
    2. No telepon atau layanan SMS
    3. Media Sosial (Facebok, Tweeter,whatsApp, Instagram)

Media teknologi informasi pada ayat (2)huruf a adalah website desa  yang dikenal dengan sistim informasi desa (SID) bertujuan sebagai alat interaksi dan komunikasi digital antara Pemerintah Nagari dan

 

masyarakat yang berupa berita, kegiatan, promosi, komentar saran dan kritik informasi dan aduan atau pertanyaan.

 

  1. Media tatap muka meliputi :
    1. Forum dialog, diskusi, musyawarah desa atau sebutan
    2.  
  2. Media tatap muka

Media tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai sarana komunikasi imbal balik antara masyarakat dan Pemerintah Nagari secara langsung.

Media tatap muka dilaksankan paling sedikit dua kali dalam setahun.

 

 

 

 

BAB VII PENGELOLAAN

Bagia kesatu

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa Pasal 16

 

  • Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintah Nagari secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

 

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi Publik Desa (PPID)

 

 

Pasal 17

  • Mekanisme pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
  • Wali Nagari menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa dengan Keputusan Wali Nagari;
  • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

 

Bagian Ketiga

Tugas Pejabat Pengelola Informasi Publik Desa (PPID)

Pasal 18

 

 

  • Tugas dan tanggung jawab Tim Informasi Desa (TID)meliputi :
    1. penyediaan, penyimpanan,           pendokumentasiandan            pengamanan informasipublik;
    2. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dansederhana;
    3. pengujian konsekuensi,          pengklasifiksian           informasi         dan/atau perubahannya;
    4. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
    5. penetapan pertimbangantertulisatassetiapkebijakanyangdiambil untuk memenuhi hak masyarakat

 

Bagian Keempat Keberatan Pasal 19

 

  • Setiap Pemohon    informasi     publik     dapat     mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tim Informasi Desa (TID), berdasarkan alasan sebagai berikut :
    1. penolakan atas permohonan informasi publik;
    2. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
    3. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
    4. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
    5. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
  • Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

 

BAB VIII RUANG PENGADUAN

Pasal 20

  • Pemanfaat informasi berhak untuk mengajukan keluhan  atas  pelayanan  yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Nagari tentang Keterbukaan informasi publik kepada Tim Informasi Desa (TID).
  • Mekanisme pengajuan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di terima melalui media :
    1. Media Pengaduan melalui E-mail
    2. Media Sosial
    3. Telephone dan SMS
    4. Kotak Saran

 

 

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

 

 

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa dibebankan pada Anggara Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) dan atau sumber dari pendapatan lain yang sah.

 

 

BABX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian kesatu Larangan Pasal 22

 

  • Tim Informasi Desa (TID) dilarang dengan sengaja menolak untuk  membuka informasi yang seharusnya di berikan secara rutin, setiap saat dan/atau berdasarkan permohonan, yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain;
  • Pemanfaat Informasi dilarang dengan sengaja menghancurkan

/Menghilangkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum;

  • Pemanfaat Informasi dilarang dengan sengaja membuat informasi yang  tidak benar atau menyesatkan dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang 

 

Bagian kedua Sanksi Pasal 23

  • Pengelola / Tim Informasi Desa (TID) yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) diberikan sanksi berupa  teguran dan berkewajiban untuk
  • Pemanfaat Informasi yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) diberikan teguran  dan  wajib  menggati  kerusakan yang
  • Pemanfaat Informasi yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (3) akan diberikan sanksi teguran dan wajib mengklarifikasi kepada

 

BABXI    KETENTUANPENUTUP

Pasal 24

 

 

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Padang Limau Sundai.

 

Ditetapkan di Padang Limau Sundai

pada tanggal ...Agustus2021

WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI,

ttd

 

 

ALI MUSAR

 

 

Diundangkan di Seboro pada tanggal ....Agustus 2021

SEKRETARIS NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI,

ttd

 

 

ZAINUL ABIDIN,

LEMBARAN NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI TAHUN 2021 NOMOR ....

 

Rancangan Peraturan Nagari Padang Limau Sundai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Nagari

315.79 KB
cloud_download Download
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  
Alamat : Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Nagari : Padang Limau Sundai
Kecamatan : Sangir Jujuan
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27777
Telepon : 082286961002
Email : limausundaipadang@gmail.com

map Wilayah Nagari

insert_photo Galeri Foto

account_circle Aparatur Nagari

contacts Info Media Sosial

message Komentar Terkini

  • person zainul

    date_range 02 September 2021 18:20:13

    Untuk menginput dan memantau data yang di input oleh [...]
  • person KUSWORO ENDRO YULIANTO

    date_range 27 Agustus 2021 10:14:35

    saya admin desa pertanyaan saya kenapa sdgs di desa [...]
  • person ERI AHMAD R

    date_range 25 Agustus 2021 20:25:52

    kapan API SDGs dapat kembali digunakan, kami sangat [...]
  • person kariono

    date_range 13 Agustus 2021 07:59:20

    ok [...]
  • person Jasman sibarani

    date_range 27 Juli 2021 14:31:12

    Kenapa sy TDK dapat bst,pertama"dapat sampai 3kali [...]
  • person Reni Viona

    date_range 23 Juni 2021 23:14:57

    Kenapa user dan password tidak cocok padahal saya mau [...]
  • person Suyud

    date_range 22 Juni 2021 23:39:28

    Karena aplikasi tdk aktif, lougout tapi gak bisa masuk lagi [...]
  • person Hery suwandono

    date_range 22 Juni 2021 11:38:05

    Pusing setelah Logout TDK bisa masuk lagi ke aplikasi [...]
  • person Apilius Nauw

    date_range 21 Juni 2021 09:14:41

    saya PIC KABUPATEN MAYBRAT, tolong admin Pusat agar [...]
  • person sri purwati

    date_range 20 Juni 2021 16:40:23

    saya harus mengulang input data individu lagi karena [...]

share Sinergi Program

assessment Statistik Nagari

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:924
Kemarin:870
Total Pengunjung:154.468
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.204.31
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


  • ALI MUSAR

    Wali Nagari Nagari

  • ZAINUL ABIDIN

    SEKRETARIS NAGARI

  • MARIATI

    Kaur Keuangan

  • Kaur Umum & umum

  • RESTA YULIARNI

    Kaur Pemerintahan

  • EPRIANTO

    KASI PKESEJAHTERAAN

  • PELAYANAN

  • Operator Siskeudes

  • SEBES DELSEM

    Kepala jorong Ranah Sungai Bamban

  • RIDO SUKA INDAH

    Kepala jorong sibalabeh ateh

  • DERI ISWANTO

    Kepala jorong Koto Ranah

settings Pengaturan Layar

fingerprint

924 views

Pengunjung Hari Ini

106.21 %
Kemarin 870 views

router OpenSID 21.10-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Nagari Padang Limau Sundai

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,601,355,730 | Rp. 2,088,022,800
76.69 %
BELANJA
Rp. 1,121,137,539 | Rp. 1,919,220,069
58.42 %
PEMBIAYAAN
Rp. 107,542,915 | Rp. 131,586,152
81.73 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 2,775,000 | Rp. 3,775,000
73.51 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 806,454,400 | Rp. 1,008,818,000
79.94 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 21,181,560
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 792,126,330 | Rp. 1,048,248,240
75.57 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Rp. 549,323,970 | Rp. 794,704,069
69.12 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Rp. 113,652,569 | Rp. 472,563,000
24.05 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 84,982,000 | Rp. 183,314,000
46.36 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 320,729,000 | Rp. 363,189,000
88.31 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
Rp. 52,450,000 | Rp. 105,450,000
49.74 %