rss_feed

Nagari Padang Limau Sundai

Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 27777

call 082286961002| mail_outline limausundaipadang@gmail.com

JADWAL PENCAIRAN BLT DANA DESA FASE II DAN II TAHUN 2020, HARI RABU TGL 11 NOVEMBER 2020 JAM 14.00 WIB , LOKASI KANTOR WALI NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI. SELAMAT DATANG DI WEBSITE NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI Apabila Merasakan Gejala Batuk,Demam,Sesak napas dan atau Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Biadar Alam HP 082384189395 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 ) SOLOK SELATAN TANGGAP COVID19
fingerprint
TPK (TIM PELAKSANA KEGIATAN / TIM PENGELOLA KEGIATAN)

03 Ags 2021 12:40:37 42 Kali

Apa pengertian TPK?

 

Apa saja tugas dari TPK di Desa? Apa bedanya dengan TPBJ? 

 

Siapakah TPK Desa? Siapa yang berhak melaksanakan kegiatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber dana lainnya di tahun 2021? 

 

Bagaimana susunan keanggotaan TPK di Desa?

 

Berapa standar honor yang dapat diberikan kepada anggota TPK?

 

Apa aturan atau dasar hukum pembentukan TPK?

 

 

 

Apa itu TPK?

 

TPK adalah singkatan dari Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan. TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Sebutan lain dari TPK adalah TPBJ (kepanjangan dari Tim Pengadaan Barang/Jasa). Penyebutan-penyebutan tersebut bagi Kami sah-sah saja. Artinya secara substansi, mau pakai istilah TPK atau TPBJ sama saja karena merujuk pada pihak yang sama, yakni Tim yang membantu pelaksanaan tugas dari Kasi (Kepala Seksi) dan Kaur (Kepala Urusan).

Itu pengertian TPK beserta penyebutan lainnya.

 

 

 

Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

 

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

 

 

 

Pasal diatas adalah pasal yang menjadi dasar mengenai tim yang membantu Kasi dan Kaur dalam proses pengadaan barang/jasa di desa, baik sistem padat karya tunai maupun tidak.

 

 

 

Apa Tugas TPK Desa?

 

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari TPK/TPBJ adalah membantu melaksanakan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing. 

 

Berikut ini uraian tugas-tugas TPK/TPBJ di Desa adalah :

 

Menyusun DPA1) (Dokumen Pelaksaan Anggaran), DPPA2) (Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL3) (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;

Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,

Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;

Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;

Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

 

 

Tugas TPK Menurut Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

 

melaksanakan Swakelola;

menyusun dokumen Lelang;

mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;

memilih dan menetapkan Penyedia;

memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan

mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

 

 

Susunan Anggota TPK Desa

 

Susunan anggota TPK Desa terdiri dari:

 

Ketua;

Sekretaris; dan

Anggota.

Keanggotaan TPK berasal dari 3 unsur, yakni:

 

unsur perangkat Desa;

unsur lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau

unsur masyarakat.

Jadi kalau ada bertanya, siapa saja anggota TPK Desa. Maka itulah jawabannya adalah 3 unsur tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan unsur pembentukan TPK itu sendiri.

 

Apa dasarnya?

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor 20 tahun 2018 diuraikan bahwa :

 

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan/atau masyarakat yang terdiri atas : (a.) Ketua (b.) Sekretaris (c.) Anggota.

 

Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Pasal 11 ayat (4) Perka LKPP Nomor 12 tahun 2019 bahwa:

 

organisasi TPK terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.

 

 

 

Sementara untuk ketentuan mengenai berapa jumlah keanggotaan/pengurus dalam struktur TPK tidak secara tegas diatur dalam Permendagri 20/2018 tersebut. Sementara dalam Perka LKPP 12/2019, jumlah minimal personil TPK 3 orang. 

 

 

 

Lalu berapa jumlah anggota maksimal TPK di Desa?

 

Ketentuan berapa batasan jumlah maksimal keanggotaan TPK nya ini menurut Kami dapat diatur melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati masing-masing sesuai kemampuan keuangan desa.

 

 

 

Siapa Unsur Perangkat Desa yang masuk dalam keanggotaan TPK/TPBJ?

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendagri nomor 20 tahun 2018 menerangkan bahwa :

 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pelaksana Kewilayahan.

 

 

 

Siapa yang dimaksud dengan Pelaksana Kewilayahan dalam keanggotaan TPK/TPBJ ?

 

Tentu saja, Kepala Dusun (Kadus).

 

 

 

Siapa saja unsur lembaga kemasyarakatan desa dalam keanggotaan TPK/TPBJ?

 

Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Lembaga Adat, organisasi perempuan atau PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga), dan lain-lain.

 

 

 

Siapa saja unsur masyarakat dalam keanggotaan TPK/TPBJ?

 

Kalau yang ini, sudah jelas masyarakat desa. 

 

Tiga (3) unsur diatas lah yang menjadi keanggotaan atau masuk struktur TPK/TPBJ. Namun begitu tentu saja dalam penentuan siapa TPK, selain berdasarkan unsur-unsur tersebut, juga kita harus mengutamakan keahlian sesuai bidang masing-masing. Jangan sampai TPK diisi oleh mereka yang tidak cakap dalam bidangnya.

 

Honor TPK Desa

 

Berapa gaji/honor anggota TPK Desa? 

 

Besaran honorarium TPK Desa memperhatikan kemampuan keuangan Desa. (Lihat Pasal 11 ayat 7, Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019).

 

Selain itu standar honor TPK juga dapat diatur melalui regulasi daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati). 

 

Itu artinya boleh jadi masing-masing daerah berbeda-beda besaran honor ketua TPK, sekretaris TPK, maupun anggota TPK. 

 

 

 

Aturan TPK

 

Apa Dasar Hukum (legal basis/legal standing) dari Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan TPK/TPBJ Di Desa?

 

Atau apa aturan yang mengatur tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)?

 

Berikut ini aturan terkait TPK, diantaranya:

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

 

 

Keterangan: Aturan khusus mengenai TPK diatur dalam Permendagri 20/2018 dan Perka LKPP 12/2019, dan Perda/Perbup di Daerah Anda masing-masing.

 

Apa Pertimbangan sehingga TPK ditunjuk atau dibentuk melalui SK Kepala Desa?

 

bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);

bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan/Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  
Alamat : Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777
Nagari : Padang Limau Sundai
Kecamatan : Sangir Jujuan
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27777
Telepon : 082286961002
Email : limausundaipadang@gmail.com

map Wilayah Nagari

insert_photo Galeri Foto

account_circle Aparatur Nagari

contacts Info Media Sosial

message Komentar Terkini

  • person zainul

    date_range 02 September 2021 18:20:13

    Untuk menginput dan memantau data yang di input oleh [...]
  • person KUSWORO ENDRO YULIANTO

    date_range 27 Agustus 2021 10:14:35

    saya admin desa pertanyaan saya kenapa sdgs di desa [...]
  • person ERI AHMAD R

    date_range 25 Agustus 2021 20:25:52

    kapan API SDGs dapat kembali digunakan, kami sangat [...]
  • person kariono

    date_range 13 Agustus 2021 07:59:20

    ok [...]
  • person Jasman sibarani

    date_range 27 Juli 2021 14:31:12

    Kenapa sy TDK dapat bst,pertama"dapat sampai 3kali [...]
  • person Reni Viona

    date_range 23 Juni 2021 23:14:57

    Kenapa user dan password tidak cocok padahal saya mau [...]
  • person Suyud

    date_range 22 Juni 2021 23:39:28

    Karena aplikasi tdk aktif, lougout tapi gak bisa masuk lagi [...]
  • person Hery suwandono

    date_range 22 Juni 2021 11:38:05

    Pusing setelah Logout TDK bisa masuk lagi ke aplikasi [...]
  • person Apilius Nauw

    date_range 21 Juni 2021 09:14:41

    saya PIC KABUPATEN MAYBRAT, tolong admin Pusat agar [...]
  • person sri purwati

    date_range 20 Juni 2021 16:40:23

    saya harus mengulang input data individu lagi karena [...]

share Sinergi Program

assessment Statistik Nagari

event Agenda


  • Belum ada agenda

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:669
Kemarin:541
Total Pengunjung:130.360
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.233.242.204
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


  • ALI MUSAR

    Wali Nagari Nagari

  • ZAINUL ABIDIN

    SEKRETARIS NAGARI

  • MARIATI

    Kaur Keuangan

  • Kaur Umum & umum

  • RESTA YULIARNI

    Kaur Pemerintahan

  • EPRIANTO

    KASI PKESEJAHTERAAN

  • PELAYANAN

  • Operator Siskeudes

  • SEBES DELSEM

    Kepala jorong Ranah Sungai Bamban

  • RIDO SUKA INDAH

    Kepala jorong sibalabeh ateh

  • DERI ISWANTO

    Kepala jorong Koto Ranah

settings Pengaturan Layar

fingerprint

669 views

Pengunjung Hari Ini

123.66 %
Kemarin 541 views

router OpenSID 21.09-premium-rev01

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Nagari Padang Limau Sundai

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2020 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,007,618,082 | Rp. 2,019,921,100
99.39 %
BELANJA
Rp. 1,925,414,783 | Rp. 2,035,488,568
94.59 %
PEMBIAYAAN
Rp. 148,809,018 | Rp. 282,050,568
52.76 %
insert_chart
APBDes 2020 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 3,000,000
0 %
Lain - Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah
Rp. 3,040,000 | Rp. 3,000,000
101.33 %
Dana Desa
Rp. 909,786,000 | Rp. 909,786,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 11,409,412 | Rp. 20,000,000
57.05 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 1,083,382,670 | Rp. 1,084,135,100
99.93 %
insert_chart
APBDes 2020 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Rp. 1,045,096,870 | Rp. 1,062,427,208
98.37 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Rp. 531,957,663 | Rp. 544,732,400
97.65 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 65,578,000 | Rp. 96,476,000
67.97 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 145,889,250 | Rp. 168,705,960
86.48 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
Rp. 136,893,000 | Rp. 163,147,000
83.91 %